HARIANKUTIM.COM, Sangatta – Aliansi Dosen Muda dan Karyawan STAI Sangatta kritisi Rencana penggabungan Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) menjadi Universitas Kudungga oleh Pemkab Kutim.
Kritik dilontarkan pasca tersiar kabar ada rencana penggabungan dua Perguruan Tinggi Swasta STIPER dan STAIS yang diinisiasi oleh Pemkab Kutai Timur pada Selasa 27 April lalu.
Menurut Ketua Aliansi Dosen dan Karyawan STAIS Mustatho, terdapat beberapa kejanggalan dan keanehan dalam pelaksanaan rapat dan usaha penggabungan tersebut.
“Iya ada keanehan dalam pertemuan yang digagas sekda kutim kemarin, pertemuan tersebut jauh dari cerminan nilai akademis, yang terukur, terstruktur dam sistematis. Ini tiba-tiba ngundang rapat dan langsung terbentuk tim formatur, tanpa ada pembicaraan internal kampus dengan kesanggupan masing-masing maupun antar 2 kampus dalam bentuk kajian akademis”, ucap Mustatho ditemui media ini (Rabu, 28/04/2021).
Lanjut Mustatho, ada banyak persoalan mendesak yang harus diselesaikan oleh kampus yang semestinya pemkab mengetahuinya, agar persoalan tersebut diselesaikan terlebih dulu, baru bisa bicara penggabungan.
“Persoalan mendesak di Kampus STAIS itu banyak, pertama pemilihan dan penetapan ketua STAI Sangatta yang belum juga jelas kapan, padahal angkatan terakhir sudah diwisuda namun belum dapat ijazah karena belum ada ketua baru, kedua sistem operasional pendanaan kampus melalui pemberian dana bansos dari Pemkab Kutim yang tidak ada standar ukur yang jelas, antara pemberian dana dan kebutuhan tahunan akademik selalu minus karena tidak sesuai RAB yang diajukan, dan ini berakibat pada tidak optimalnya penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di STAI Sangatta”, tambahnya.
Mustatho menyayangkan semestinya wacana penggabungan ini bisa ditindaklanjuti ketika kondisi STAI Sangatta sudah normal.
“Kami di STAI Sangatta ini belum ada ketua, bagaimana bisa ada perwakilan yang bicara dengan pemkab untuk memberi masukan perihal penggabungan tersebut? Dan yang paling utama adalah gaji dosen dan karyawan STAI Sangatta telah 5 bulan belum terbayarkan”, tegas Mustatho
Ditempat yang berbeda, kritik yang sama juga dilontarkan oleh Mukhtar sekretaris Aliansi Dosen Muda dan Karyawan STAIS. Ditemui hariankutim.com, Mukhtar menuturkan Pemkab belum perlu memikirkan upaya penggabungan menjadi universitas, yang perlu dipikirkan menurut Mukhtar bagaimana pembiayaan di STAIS dan STIPER itu lancar dari tahun ke tahun.
“Saya tidak tahu, pemerintah ngigau atau bener bener serius untuk menggabungkan STAIS dan STIPER menjadi Universitas. Harusnya pemerintah lebih berpikir bagaimana pembiayaan di dua kampus tersebut itu lancar. Misalnya saja Mas, sejak 2012 saya kerja di STAIS, soal gaji selalu tertunda sampai hari ini, paling cepat empat bulan sekali baru gajian. Pemkab harusnya melihat, bagaimana kondisi dosen dan karyawan menghidupi keluarganya dengan model gaji tersebut, mereka terpontang panting”, kata Mukhtar pada (28/04/2021).
Lanjutnya, Mukhtar juga mengingatkan pemkab untuk tidak setengah hati bertanggungjawab dalam mengelola lembaga pendidikan yang dibiayai oleh Pemkab agar lembaga tersebut maju dan berkembang.
“Kalau digabung menjadi universitas dan seandainya statusnya tetap yang dibiayai oleh pemerintah, apakah ada jaminan akan menjadi maju karena selama ini pemerintah terlihat setengah hati dalam tanggungjawabnya”, kata Muchtar.
“khususnya di STAIS yang minim pembiayaannya, hanya cukup untuk gaji, itupun empat bulan sekali paling cepat. Sementara kegiatan kegiatan penunjang akademik tidak bisa dilaksanakan karena minimnya biaya yang digelontorkan pemerintah”, tambahnya.(HK)
Comments
0 comments
