Audiensi Dengan DPRD Kutim, PMII Kutim Soroti Permasalahan Yang Terjadi Di Kutai Timur

HARIANKUTIM.COM, Sangatta – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kutai Timur melakakukan audiensi dengan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Rabu (18/9/2019).

PMII Cabang Kutai Timur menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi di Kutai Timur saat ini dan menyampaikan aspirasinya di hadapan anggota DPRD Kutai Timur yang hadir siang tadi.

Ada 7 tuntutan yang di sampaikan oleh Ketua umum PMII Kutai Timur Hajrah kepada wakil ketua DPRD Kutai Timur Sayid Anjas dan di tandatangani sebagai fakta integritas yaitu:

  1. Mendorong DPRD Kabupaten Kutai Timur untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap perogram kerja lembaga Eksekutif (Pemerintah Kabupaten Kutai Timur) agar tepat sasaran.
  2. Mendorong DPRD Kabupaten Kutai Timur membuat peraturan daerah yang memihak kepada kepentingan masyarakat, bukan memihak kepada kepentingan suatu kelompok atau korporasi tertentu.
  3. Mendorong DPRD Kabupaten Kutai Timur untuk mengawasi pelaksanaan dana desa dan Perogram Keluarga Harapan (PKH) agar tepat sasaran.
  4. Optimalisasi program wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat kurang mampu.
  5. Mendorong DPRD Kabupaten Kutai Timur yang terpilih bekerja produktif dan teransparan sesuai dengan amanat konstitusi.
  6. Menolak DPRD Kabupaten Kutai Timur yang bermental korup serta memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan peribadi. Karena besarnya fasilitas yang di peroleh harus di imbangi dengan kerja nyata untuk kemajuan daerah.
  7. Mendorog DPRD untuk membuat perda bantuan hukum untuk masyarakat.

Saat dengar pendapat dengan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur yang baru di lantik, mereka menyampaikan gagasan mereka selama 5 tahun kedepan sebagai lembaga legislatif dimana berdasarkan UU no 17 tahun 2014 pasal 365 ayat 1 bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai, legislasi yaitu membentuk peraturan daerah bersama lembaga eksekutif dalam hal ini kepala daerah.

Kedua fungsi penganggaran yaitu membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah dan fungsi ketiga yaitu pengawasan terhadap perda dan APBD.

“Maka kami dari PMII kutai timur mengharapkan DPRD sebagai wakil rakyat yang mampu melakasankan fungsinya sebagai legislatif dengan maksimal dan lebih pro kepada kepentingan rakyat dari pada kepntingn masing golongan”. Ujar Hajrah selaku ketua PMII Kutim

Terima kasih kepada DPRD Kutai Timur yang telah memberi kesempatan kepada PMII untuk audensi dan diskusi bersama, sehingga apa yg menjadi tujuan PMII bisa tersampaikan.

Harapnnya kita sebagai mahasiswa jangan hanya menuntut saja tapi kita harus mampu memberikan masukan dan solusi kepada DPRD sebagai wakil rakyat untuk tercapainya kutai timur lebih baik. (Hk)

Bagikan:

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Komentar

Komentar

Loading…

0

Comments

0 comments

Ratusan Korban Sengketa Antara Perusahaan Dengan Buruh Migran Mendapatkan Bantuan Pemerintahan Desa Karangan

Kerjasama Kodim 0909 Sangatta Dengan Perusahaan Anjev Group Hasilkan Rumah Bagi Warga Tak Mampu