Awang: Samarinda Harus Bebas dari Tambang Batubara

Awang: Samarinda Harus Bebas dari Tambang Batubara

SAMARINDA, HarianKutim.Com – Jumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan bupati dan walikota di Kaltim mencapai 1.404 izin dan sebanyak 826 izin dengan luasan 2,48 juta hektar berpotensi dicabut. Khusus di Kota Samarinda terdapat 63 IUP dan berdasarkan hasil evaluasi tim yang dibentuk Pemprov Kaltim sebanyak 18 izin dengan luasan lahan 3.628,94 hektar akan dicabut.

Awang: Samarinda Harus Bebas dari Tambang Batubara

Rencana pencabutan IUP itu ditegaskan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak pada coffee morning dengan para pemimpin redaksi media cetak dan elektronik di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur, Senin (10/4).

Menurut Gubernur, pemerintah akan segera menertibkan kegiatan usaha pertambangan di daerah sesuai dengan pelimpahan kewenangan terhadap IUP yang tersebar di kabupaten dan kota.

“Kita fokus di ibukota provinsi dan Samarinda tidak boleh ada kegiatan usaha pertambangan. Kota Tepian harus bebas dari pertambangan batubara,” katanya. sebagaimana dikutip dari laman resmi kaltimprov.go.id, Selasa (11/04/2017).

Awang menyebutkan di Samarinda dari 63 izin ternyata telah dicabut sebanyak 20 izin pada 2010 sehingga tersisa 43 izin.

Sementara dari sisa pemegang IUP untuk operasi produksi ternyata ada 26 IUP yang berpotensi untuk dicabut karena sudah tidak berproduksi aktif.

Dijelaskan 63 izin terdiri IUP eksplorasi empat izin dan operasi produksi 58 izin serta operasi produksi penanaman modal asing (PMA) satu izin sedangkan kuasa pertambangan nihil.

“Sepakat saja ya. Izin-izin yang masih ada baik clean dan clear (CnC) terlebih non CnC sebaiknya tidak diperpanjang bahkan kita cabut atau akhiri saja operasinya,” tegas Awang.

Kalau ada sebanyak 18 ijin dicabut berarti ada seluas 3.628,94 hektar maka akan menambah ruang terbuka hijau sekitar 28,57 persen.

“Tidak hanya di Samarinda juga di Kutai Kartanegara akan ditertibkan termasuk daerah lainnya. Ini tidak hanya kita lakukan di Samarinda tetapi di semua kabupaten dan kota di Kaltim. Yakinlah, dengan kebijakan ini alam Kaltim akan semakin baik dan kehidupan masyarakatnya juga akan semakin baik,” beber Awang Faroek.

Ditambahkan, 1.404 IUP di Kaltim terdiri IUP eksplorasi 665 izin dan IUP operasi produksi 560 izin serta kuasa pertambangan (KP) 168 dan IUP PMA berjumlah 11 izin.

Sementara itu IUP ekplorasi 665 yang diterima 41 izin, sedang diproses 126 izin dan berakhir umur tambangnya 498 terdiri CnC 302 dan non CnC 196 izin.

Untuk IUP operasi produksi 560 izin yang diterima 345 izin, sedang proses 58 izin dan berakhir umur tambang 157 izin terdiri CnC 116 dan non CnC 41 izin.

Sedangkan kuasa pertambangan (KP) yang diterima tidak ada, sedang proses tiga izin dan berakhir umur tambang 165 izin terdiri CnC satu izin dan non CnC 164 izin.

Coffee morning dihadiri Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ichwansyah, Danrem 019 ASN dan Kapolresta Samarinda.

Tampak hadir para pimpinan redaksi media cetak dan elektronik di Kaltim serta LSM pemerhati lingkungan, Jatam dan Pokja 30 serta pimpinan OPD terkait lingkup Pemprov Kaltim. (yans/sul/es/humasprov)

Bagikan:

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Komentar

Komentar

Loading…

0

Comments

0 comments

Organisasi Internasional Akan Kelola Wilayah Pesisir Bontang

Dinas Pendidikan Kutim Umumkan Hasil OSN SMP