HMI Cabang Sangatta Pertanyakan Pembahasan Aspirasi Masyarakat Kutai Timur Antara FORKOPIMDA Kutai Timur dengan Pihak PT.KPC

  • Whatsapp

Hariankutim.com, Sangatta- HMI Cabang Sangatta menilai rapat pembahasan aspirasi masyarakat Kutai Timur yang di wakili FORKOPINDA Kutai Timur dengan PT.KPC tidak transparan kepada Masyarakat Kutai Timur.

Sangatta – FORKOPIMDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ) Kutai Timur dan PT. KPC ( Kaltim Prima Coal ) telah melakukan rapat terkait pembahasan aspirasi masyarakat Kutai Timur pada hari senin tanggal 27 Desember 2021, yang di lakukan di Bakrie Tower lantai 11, Kompleks Rasuna Epicentrum, JL. H.R. Rasuna Said,Jakarta, dimana dalam dokument yang di dapat oleh Ketua HMI Cabang Sangatta, Ashan Putra Pradana, rapat tersebut di hadiri oleh Bupati, Wakil Bupati dan FORKOPIMDA Kutai Timur serta unsur pimpinan DPRD Kutai Timur dan manajemen PT.Kaltim Prima Coal. Namun rapat tersebut menuai kritik dari organisasi mahasiswa HMI Cabang Sangatta.

Bacaan Lainnya

Ketua HMI Cabang Sangatta menilai rapat yang di lakukan tersebut terkesan tidak transparan, sebab seharusnya point kesepakatan tersebut di lakukan sebelum perpanjangan izin di sahkan.

Menurut Putra, seharusnya penyelenggara pemerintahan Kutai Timur baik eksekutif dan legislatif menginformasikan kepada publik sebelum dan sesudah pertemuan dilakukan, agar apa yang di inginkan oleh masyarakat Kutai Timur terwakili oleh para wakil masyarakat Kutai Timur yang sudah di pilih oleh masyarakat.Apalagi di nilai putra kesepakatan itu masih terkesan absurd dalam realisasinya.

“ Rapat yang di Jakarta itu terkesan tertutup dari publik dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat dengan sunguh-sungguh, ini ada apa kok tertutup?”, kata putra saat komunikasi via telepon selulernya, Sabtu (30/05/2022).

Lebih lanjut, dia menyebut rapat tersebut seharusnya dijadikan platform pembangunan Kutai Timur termasuk pasca banjir besar satu bulan yang lalu. Sebab keberadaan PT. KPC sangat berdampak besar terhadap lingkungan di Kutai Timur.

Selain itu, Putra mengkritik klausal terkait kenaikan dana CSR ( Corporate Social Responbility ) dari USD 5 juta menjadi USD 30 juta. Menurutnya klausal tersebut memang baik namun tidak dibarengi dengan aplikatif serta transparansi penggunaannya.

Pada point lainnya Putra juga mengkritisi dukungan Pemkab Kutai Timur tentang perpanjangan PKP2B KPC menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian yang tidak mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat Kutai Timur secara luas, karena merka juga membawa aspirasi masyarakat Kutai Timur.

“ Pada dasarnya saya setuju dengan adanya KPC, namun rapat pembahasan itu tidak lahir dari aspirasi masyarakat Kutai Timur secara terbuka dan tidak berangkat dari masalah yang lahir dan dihadapi masyarakat Kutai Timur serta tanpa adanya evaluasi atas kondisi krisis yang di hadapi ratusan ribu masyarakat Kutai Timur,” ujar Putra.

Lebih lanjut katanya rapat tersebut justru memberikan peluang terbentuknya oligarki pemerintahan yang di bangun atas dasar win – win solution dengan pihak perusahaan tambang karena masyarakat tidak pernah mengetahui hasil pertemuan itu. Sedangkan kondisi saat ini masyarakat sangat butuh informasi publik tentang kinerja pemerintahan dan peran serta perusahaan dalam pembangunan Kutai Timur.

“ Pembicaraan itu tertutup, masyarakat tidak pernah mengetahui pertemuan itu, hal itu bisa saja menyebabkan lahirnya oligarki pemerintahan dari sisi eksekutif,legislatif sampai yudikatif karena asas kepentingan dan win-win solution,harusnya penyelenggara pemerintahan Kutai Timur atau instansi pemerintahan bisa terbuka ke publik sebelum dan sesudah pertemuan itu,” tutup Putra.(Hk/0)

Comments

0 comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *