Kinerja Terbaik Tiga Tahun Berturut–Turut, Bupati Sidoarjo Terima Penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha

  • Whatsapp

 

Sidoarjo – Puncak peringatan Hari Otonomi Daerah Nasinal Ke XXI  dengan tema “Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui E-Goverment”  yang berlansung di Kabupaten Sidoarjo dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto mewakili Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, selasa 25/04/2017 di Alun –alun kabupaten Sidoarjo.

Hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Jahjo Kumolo, Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI (Purn) Nono Sampurno, Gubernur Jawa Barat H. A. Heryawan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Timur H. Soekarwo, Wakil Gubernur Jawa Barat Djarot Saiful Hidayat, Bupati Sidoarjo H. SaifulIlah, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Walikota Bandung Ridwan Kamil serta beberapa bupati/walikota lainnya.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono dalam laporannya menyampaikan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 /TK/TAHUN 2017 tanggal 25 April 2017 telah ditetapkan 4 (empat) kabupaten yakni Kabupaten Bantul,  Lamongan, Pinrang dan Sidoarjo , 2 (dua) kota yakni Kota Surabaya dan Kota Samarinda yang akan dianugerahkan Tanda Kehormatan  Parasamya Purnakarya Nugraha karena telah 3 kali berturut-turut mencapai kinerja terbaik dari hasil Evaluasi  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2013, 2014, 2015;

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37/TK/TAHUN 2017 tanggal 25 April 2017 telah ditetapkan penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha terdiri dari 1 (satu) Gubernur yakni Gubernur Kalimantan Timur; 4 (empat) Bupati yaitu Bupati Banyuwangi, Bupati Karanganyar, Bupati Pati, dan Bupati Probolinggo serta 5 (lima) Walikota yakni Walikota Bandung, WalikotaBanjar, Walikota Gorontalo, Walikota Makassar, dan Walikota Sukabumi.

Penghargaan tersebut rencananya akan diserahkan sendiri oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo pada puncak peringatan hari otonomi daerah ke XXI di kabupaten Sidoarjo, namun karena Bapak Presiden berhalangan hadir, penyerahan penghargaan akan dijadwalkan kembali oleh kementerian dalam negeri, terang Sumarsono.

Menkopolhukan Jend TNI (Purn) Dr. H. Wiranto yang hadir mewakili Presiden memberikan penghargaan kepada 3 (tiga) propinsi, yaitu propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur, karena ketiga propinsi tersebut telah menunjukan kinerja terbaik/tertinggi secara nasional berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2016 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015.

Wiranto juga memberikan penghargaan kepada 3 (tiga) propinsi yang  masuk nominasi kinerja terbaik/tertinggi secara nasional yaitu propinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Penghargaan juga diberikan kepada 15 (lima belas) Kabupaten/Kota berkinerja terbaik/tertinggi secara nasional berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2016 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015.

Pertama kabupaten Sidoarjo, Karanganyar, Kudus, Lamongan, Pinrang, Banyuwangi, Bantul, Probolinggo, Kuningan, Pati, Bulukumba, Malang, Boyolali, Sidenreng Rafpang, dan kabupaten Kulon Progo.

Sedangkan untuk 15 pemerintah kota, yaitu kota Makassar, Surabaya, Samarinda, Mojokerto, Gorontalo, Bandung, Depok, Banjar, Bontang, Sukabumi, Ambon, Semarang, Surakarta, Pare – Pare dan Kota Kediri.

Sumarsono menjelaskan bahwa Penganugerahan Penghargaan Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha dan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha merupakan salah satu bentuk apresiasi Negara atas prestasi Pemerintahan Daerah yang telah berupaya mewujudkan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah dalam mensejahterakan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing.

Pada era desentralisasi sekarang ini dan otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah semakin besar dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Meski demikian dalam  pelaksanaan urusan tersebut, Pemerintah Daerah harus tetap mengacu pada pedoman dari Pemerintah. Hal ini dilakukan dalam upaya agar  pelaksanaan otonomi daerah tetap dilaksanakan pada koridor sinergi kepentingan daerah dan nasional dan mewujudkan tujuan nasional.

“ Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance serta da­lam rangka mengakselerasi penyelenggaraan otonomi daerah, maka pengembangan dan imple­mentasi e-Governmentmerupakan alternatif yang strategis dalam rangka mengkomunikasikaninformasi secara dua arah antara Pemerintah de­ngan Masyarakat “, tutup Sumarsono Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Menkopolhukam Jend TNI (Purn) Wiranto menegaskan bahwa pentingnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis E – Government. Saat ini terdapat 542 daerah otonom, yang terdiri dari 34 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota. Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2016 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015, ada sejumlah Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja sangat tinggi, namun ada pula Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja yang masih rendah.

Oleh karena itu, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Melalui pelaksanaan program-program pembangunan daerah, yang dipadukan dengan pelaksanaan program-program pembangunan nasional, kita berharap akan terwujud peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, Saya menghimbau setiap Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan berusaha bagi kalangan dunia usaha, agar seluruh infrastruktur yang telah dibangun dapat memberi manfaat ekonomis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat”, terang Menkopulhukam Jend TNI (Purn) Dr. H. Wiranto.

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah, SH, M. Hum menyampaikan terimakasih kepada Presiden RI Ir. Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Jahjo Kumolo atas penghargaan yang diberikan kepada kabupaten Sidoarjo dan dipercaya sebagai tempat di selenggarakannya peringatan hari otonomi daerah nasional ke XXI tahun 2017. Serta Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo atas peran sertanya mewujudkan sidoarjo yang lebih baik”, terang Saiful Ilah.

Puncak peringatan hari otonomi daerah XXI ini di ikuti oleh 23 propinsi, 10 kabupaten dan 10 kota dalam pameran inovasi pelayanan publik, adapun yang dipamerkan yakni inovasi pelayanan public berbasis online atau E – Goverment. Sidoarjo memamerkan tiga  inovasi, pertama inovasi pelayanan perijinan terpadu berbasis online melalui program SIPPADU (Sistem Inovasi Pelayanan Perijinan Terpadu), kedua inovasi pelayanan RSUD Sidoarjo yaitu program Simaneis, merupakan program penanganan rujukan  ibu dan anak, serta program S. Antri RS jenis proram antrian kamar rumah sakir yang bisa diakses melalui SMS dan yang ketiga adalah program inovasi layanan perijinan yang ada di kecamatan Sukodono melalui program Berkas Mlaku Dewe atau di singkat BMW, program ini memudahkan masyarakat dalam mengurus surat/ijin, dimana masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor kecamatan untuk mengurusnya, cukup melalui aplikasi program BMW atau mengirimkan berkas kepada petugas yang ada di pemerintah desa. (Editor Nala)

 

Source Kominfo

 

 

Comments

0 comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *