Kronologi OTT Auditor BPK

  • Whatsapp

Jakarta, hariankutim.com — Empat pejabat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) dan pemeriksaan intensif yang dilakukan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan OTT ini pengembangan penyidikan yang berawal dari laporan masyarakat. “KPK kemudian melakukan OTT di dua tempat,” kata Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu 27 Mei 2017.

Pertama, penyidik KPK menyambangi Kantor BPK RI di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Jumat 26 Mei 2017 sekira pukul 15.00 WIB. Dari sana, KPK mengamankan sebanyak enam orang.

Enam orang tersebut adalah Jarot Budi Prabowo (JBP) yang berpangkat Eselon III di Kemendes PDTT, Rochmadi Saptogiri (RS) selaku Auditor Utama Keuangan Negara III BPK dan Ali Sadli (ALS) berpangkat Eselon I BPK. Kemudian dua karyawan BPK, dan satu orang satpam.

Penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan yang ada di kantor BPK. Hasilnya ditemukan uang sejumlah Rp40 juta yang diduga sebagai bagian dari komitmen suap.

“Ditemukan Rp40 juta dari total komitmen Rp240 juta. Rp200 juta sudah diserahkan pada Mei 2017,” kata Agus.

Tidak hanya itu, penyidik juga menemukan dan menyita uang sebanyak Rp1,145 miliar dan US$3.000. Uang itu disita dari brankas di ruang kerja RS. KPK belum bisa memastikan status uang itu. KPK menyegel ruang kerja RS dan ALS di BPK.

Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, penyidik KPK juga mendatangi kantor Kemendes PDTT di Kalibata, Jakarta Selatan. Penyidik lantas mengamankan Sugito (SUG) yang menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kemendes PDTT sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Satuan Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli) Kemendes PDTT.

KPK menyegel sebanyak empat ruangan. Yaitu ruang kerja SUG, ruang kerja JBP, dan dua ruang kerja Biro Keuangan Kemendes PDTT.

Total tujuh orang dari dua TKP itu digiring ke Markas komisi antirasywah pada Jumat itu. Setelah pemeriksaan sekira 24 jam, KPK menyatakan empat dari mereka sebagai tersangka.

Yaitu RS dan ALS dari BPK diduga sebagai penerima suap. Sedangkan SUG dan JBP diduga sebagai sebagai pemberi suap.

Suap itu diduga terkait dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam audit laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL) Kemendes PDTT tahun 2016.

“KPK tingkatkan status ke penyidikan dengan keempat orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Laode Syarif.

SUG dan JBP disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

RS dan ALS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Source Metrotv

Comments

0 comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *