Lima Bulan Guru Belum Gajian, Pemprov Pastikan 19 Mei Cair

 

SAMARINDA, HarianKutim.Com – Hari Pendidikan Nasional kemarin (2/5) diwarnai aksi demonstrasi para pengajar, baik honorer maupun PNS di Benua Etam. Sebanyak 3.543 tenaga pendidik SMK dan SMA negeri se-Kalimantan Timur protes lantaran gaji mereka tak kunjung dibayar.

Perwakilan guru PNS sekaligus koordinator aksi demo yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Kaltim itu, Gunawan mengungkapkan tiga tuntutan yang mereka layangkan. Pertama, menyamakan PNS di lingkungan Pemprov Kaltim. Kedua, meminta gaji guru honorer, tunjangan penghasilan pegawai (TPP) PNS, dan bantuan operasi sekolah daerah (bosda) segera dibayar. Terakhir, setarakan gaji honorer sesuai upah minimum provinsi (UMP). UMP 2017 sebesar Rp 2.339.556.

Berdasarkan hasil unjuk rasa guru SMA/SMK negeri Provinsi Kalimantan Timur bahwa pihak pemprov dalam hal ini diwakili oleh asisten bidang kesra, Ibu meiliana,  kepala KPAD bapak Fadliansyah serta kepala Disdikbud Provinsi Kalimantan Timur Dayang Budiati, menyatakan bahwa dana Bosdaprov, gaji honor tenaga kependidikan serta TTP guru PNS akan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 19 Mei 2017.

Senada, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim Fadliansyah mengatakan, hingga sekarang masih berproses. Menghitung anggaran tidak semudah dan bisa dilakukan mendadak. Ada prosedur dan persiapan matang. “Ada Rp 340 miliar dana pendidikan yang akan dicairkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim. Di situ termasuk TPP PNS, beasiswa, bosda, dan anggaran pendidikan lainnya,” papar dia. Seperti dikutip prokal.co (Rabu, 3/5)

Sementara mengenai kesetaraan tunjangan antara PNS guru dan non guru, pihak Pemprov mengatakan bahwa guru PNS telah mendapatkan tunjangan sertifikasi, namun hal ini telah dibantah oleh pihak forum guru bahwa tidak semua guru mendapatkan tunjangan tersebut dari pernyataan tersebut belum ditanggapi secara jelas oleh pihak pemprov.

Mengenai surat edaran dari bapak gubernur, pihak pemprov menyatakan bahwa surat tersebut dimaksud agar pihak kabupaten/kota bisa membantu kekurangannya agar sesuai UMP. Catatan untuk poin ini, pihak kabupaten kota tidak memiliki payung hukum untuk melaksanakannya sehingga tidak berani mengantarkannya hal ini telah muncul di satu daerah kab/kota dan pihak forum belum sempat menanyakannya terkait keterbatasan waktu.

Pihak pemprov akan meminta DPRD Provinsi Kaltim untuk segera menyetujui permohonan anggaran mendahului terkait pembayaran TTP, gaji honor dan bosdaprov. Hal ini telah dilakukan rapat banggar oleh pihak dprd dan pemerintah, hasil usulan disetujui, menurut info dari salah satu anggota dewan akan dicairkan paling lambat 1 minggu.

Disamping itu pula, demonstran meminta pihak pemprov melakukan peninjauan kembali pada anggaran berikutnya (2018) mengenai besaran TTP guru PNS agar tidak terjadi kesenjangan yg terlalu jauh dengan PNS non guru. (Nala)

 

 

Bagikan:

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Komentar

Komentar

Loading…

0

Comments

0 comments

Kasum TNI : Sinergikan Rencana Program Anggaran Secara Akuntabel dan Transparan

Pemprov Kaltim Launching Aplikasi Si Jambang