MKKS se Kaltim Sepakat Guru Mengedepankan Etika

  • Whatsapp

Samarinda, hariankutim.com — Pasca dikeluarkannya surat pemblokiran rekening kepada 13 guru koordinator aksi demo yang menuntut bosda dan kesetaraan TPP oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Dayang Budiati, siang tadi digelar musyawarah bersama dengan sekretaris provinsi, Dr Rusmadi di BKD Kaltim, Kamis (26/5).

Hasil rapat MKKS dengan sekreatris provinsi Kaltim memutuskan hasil musyawarah bersama PSN/ASN tetap menjaga kondusifitas di lingkungan kerja dan di luar lingkungan kerja.

Disepakati pula kepala sekolah berkewajiban menegur baik secara lisan maupun tertulis, jika bawahan melakukan aksi yang bisa membawa nama tidak baik terhadap korps guru sebagai PNS/ASN.

TPP guru SLB disamakan dengan yang lain dan tidak dibedakan. Pemprov Kaltim tetap mengganggarkan untuk kesejahteraan guru, Bosda dan yang lain walaupun ada atau tidak ada demo. Jika ada beberapa guru yang belum terakomodir terkait TPP PNS akan diselesaikan secepatnya.

Kepala sekolah tidak boleh melihat pembiaran aksi-aksi yang bisa merusak citra PNS/ASN, yaitu guru. Mengingat disiplin ASN/ PNS diatur oleh UU dan PP tentang PNS yang wajib menjunjung martabat guru.

Di samping itu pula, kepala sekolah diharapkan tegas dengan aksi yang dapat mencoreng nama baik guru, sekolah, Disdikprov, dan Pemprov, dan Negara.

Disdikprov Kaltim Melalui MKKS harus menegur secara tertulis terhadap guru PNS/ASN, jika tidak kepala sekolah akan diberikan sangsi. Diharapkan kepala sekolah, MKKS, dan PGRI dapat menjaga dan menjembatani jika ada aspirasi sebelum demo terjadi. (Nala)

Comments

0 comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *