Pemprov Kaltim Dukung Rencana Ajukan Keadilan Dana Perimbangan

  • Whatsapp
Diskusi uji publik yang diselenggarakan oleh GMKB (Gerakan Masyarakat Kaltim Bersatu

Samarinda, hariankutim.com – Pasca diskusi publik di Ruang Ruhuy Rahayu Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berlangsung sebuah kegiatan bertema “Uji Publik UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang Berkeadilan dan Proporsional” (2/3) lalu.

Diskusi uji publik yang diselenggarakan oleh GMKB (Gerakan Masyarakat Kaltim Bersatu)

Diskusi uji publik yang diselenggarakan oleh GMKB (Gerakan Masyarakat Kaltim Bersatu) dimoderatori Syaparudin J., S.Sos ini menghadirkan pemateri Gubernur Kalimantan Timur, Prof. DR. H. Awang Faroek Ishak, Praktisi Migas Kaltim, Wahdiat Al-Gazhali, dan dari unsur akademisi Universitas Mulawarman, DR. Adji Sofyan Effendy.

Bacaan Lainnya

Pemprov Kaltim menilai hingga saat ini dana perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Provinsi Kaltim tidak seimbang dengan yang diterima Provinsi Papua maupun Aceh. Apalagi, dengan hasil sumber daya alam baik minyak dan gas serta batu bara yang diberikan kepada Pemerintah Pusat yang disetor ke Pusat mencapai Rp500an triliun pertahunnya dan kembali ke Kaltim tidak sampai 10 persen, tentu menjadi pertimbangan rakyat Kaltim untuk meminta keadilan khususnya dana perimbangan bagi daerah ini.

Hal ini, menurut Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak tentu perlu adanya kajian yang mendalam dan dukungan berbagai pihak, sehingga mendapat respon positif dari Pemerintah Pusat. Karena, Pemprov Kaltim tidak mungkin bekerja sendiri, karena yang dituntut adalah pemerintah.

“Apa yang direncanakan Gerakan Masyarakat Kaltim Bersatu (GMKB) untuk meminta keadilan dana perimbangan kepada Pemerintah Pusat tentu menjadi perhatian Pemprov Kaltim. Apalagi, seluruh rakyat Kaltim terlibat dalam mendukung gerakan ini, tentu Pemprov Kaltim memberikan apresiasi yang tinggi. Asalkan, semua itu merupakan aspirasi rakyat,” kata Awang Faroek Ishak dikonfirmasi di Samarinda, Ahad (12/3).

Awang mengatakan memang dana perimbangan yang diberikan pusat ke daerah hingga saat ini dinilai belum berdampak siginifikan bagi kesejahteraan rakyat Kaltim. Karena, dari hasil kekayaan alam yang dikelola oleh pusat masih jauh dari harapan daerah.

Karena itu, untuk mendukung gerakan ini diperlukan adanya masukan dan kajian yang dilakukan berbagai pihak terhadap Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Diharapkan, ketika adanya rapat paripurna di Senayan tentang pembahasan tersebut tahun ini, maka perwakilan dari Kaltim bisa menyampaikan hal itu.

“Karena, untuk menyampaikan hal ini tentu harus dirapat paripurna. Diharapkan, dari hasil usulan tersebut dapat disampaikan wakil Kaltim di Senayan di DPR RI dan Pemprov Kaltim siap mengawal gerakan tersebut,” jelasnya.

Rekomendasi forum uji publik mendorong kepada GMKB (Gerakan Masyarakat Kaltim Bersatu) sebagai fasilitator untuk melibatkan DPRD Kaltim, para kepala daerah, DPRD Se Kaltim, dan akademisi dari berbagai daerah. Kemudian diharapkan hasil revisi uji publik Kaltim tersebut akan disampaikan kepada pihak DPR RI dan Kementerian terkait di Jakarta.

Moderator kegiatan dan juga pengurus GMKB, Syaparudin J., S.Sos mengungkapkan, “yang pasti beberapa hari ini GMKB akan intens melaksanakan rapat-rapat, untuk mempersiapkan pertemuan-pertemuan lanjutan ke berbagai Kabupaten Kota se Kaltim untuk mendapatkan masukan dari berbagai daerah. Soal waktu untuk turun ke Kab/Kota se Kaltim kami masih bicarakan diinternal GMKB dulu” Katanya dan berharap GMKB Kaltim bisa sukses menjadi fasilitator.

Editor Sismanto HS
Source Humas Prov Kaltim

Comments

0 comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *