Pengentasan Kemiskinan Ditengah Porak Poranda Corona

  • Whatsapp

Oleh :Nisya Ambaryani

(Mahasiswi STAI Sangatta-Kutai Timur)

Adanya pandemik corona membawa perubahan besar pada tatanan hubungan antar manusia. Kebijakan dirumah saja, social distancing hingga PSBB dalam rangka pemutusan rantai virus corona dan meminimalisasi jumlah korban jiwa yang diberlakukan pemerintah ini dibayar dengan banyak hal, salah satunya dengan peningkatan angka kemiskinan.

Kemiskinan melonjak karena dipicu beberapa faktor yang juga akibat dari pandemik corona yakni melonjaknya jumlah pengangguran akibat phk, melemahnya laju roda perekonomian dan lain sebagainya. Pembatasan social dan aktivitas produksi yang signifikan dan continue berdampak linier pada pendapatan masyarakat. Yang jika kebijakan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama maka akan menyebablan ketidak stabilan perekonomian rakyat. Terutama bagi rumah tangga miskin, rumah tangga hampir miskin hingga rumah tangga rentan miskin.

BPS merilis data pada september 2019 angka kemiskinan sebesar 24,79 juta jiwa atau sekitar 9,22% dari jumlah penduduk sedangkan pada maret 2019 yaitu 25,14 juta jiwa atau 9,44% dari jumlah penduduk. Ini menunjukan tren yang baik yaitu penurunan jumlah kemiskinan, namun akibat pandemic corona diperkirakan angka kemiskinan bisa meningkat hingga 3,78%. Jika dikonversikan dalam bentuk rumah tangga menurut status kemiskinannya, saat ini terdapat 5,41 juta jiwa rumah tangga miskin, 4,6 juta jiwa rumah tangga hampir miskin dan 11,22 juta jiwa rumah tangga rentan miskin.

Indikasi melonjaknya jumlah kemiskinan secara masif akibat pandemik ini sungguh memprihatinkan, mengobrak abrik usaha pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan. Ironinya angka kemiskinan terus bertambah tanpa pamrih. Penyebaran wabah yang saat ini terpusat diwilayah perkotaan menyebabkan kemiskinan lebih besar terjadi diperkotaan, setidaknya potensi peningkatan kemiskinan bisa mencapai 3 sampai 9,7 juta orang sedangkan dipedesaan bisa mencapai 2,6 sampai 3 juta orang. Artinya, peningkatan kemiskinan dimasa pandemik ini bisa mencapai angka 12 juta orang.
bertambahnya orang miskin mempunyai dampak yang sangat signifikan diantaranya yaitu peningkatan tingkat kriminalitas dan banyak orang yang diperkirakan menderita kelaparan. Hal ini terlihat pada data berikut, angka kriminalitas meningkat hingga 19,72 persen dibanding dari masa sebelum pandemik, bahkan pada masa pandemik kriminalitas meningkat sangat pesat dalan waktu 1 bulan, tetlihat pada data february sebanyak 17,411 kasus sedangkan di maret 20,845 kasus. Diprediksi masyarakat dunia terancam kelaparan, meningkat hingga 265 juta jiwa, setengah dari data itu adalah akibat dari corona. ini tentu berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat dimana sebelum adanya pandemic masyarakat miskin sudah banyak berkurang. Kini pemerintah harus extra bekerja untuk mengentaskan kemiskinan yang megalami kemerosotan, bahkan diperkirakan akan mengalami reserve kembali pada angka kemiskinan september 2011 yang dirilis BPS yaitu 29,89 juta jiwa atau 12,49%, walaupun itu masih sebuah perkiraan pemerintah tentu harus lebih waspada.

Ditengah porak poranda pandemik ini tentunya pemerintah tak tinggal diam, pemerintah telah meluncurkan program program untuk mengatasi kemiskinan. program tersebut adalah kartu pekerja, program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial langsung, kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT) dan pembagian sembako didaerah Jabodetabek. Kini program tersebut sudah diluncurkan ke masyarakat, tentunya program tersebut mempunyai anggaran yang tidak kecil hal ini menyebabkan pembengkakan APBN yang juga diiringi pelemahan nilai rupiah.
Perihal penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah perlu diapresiasi, pemerintah tidak kehilangan focus dalam program programnya mengentaskan kemiskinan, namun disapming itu, pemerintah harus terus memperhatikan pembaharuan data penduduk miskin yang layak mendapat bantuan social, juga meningkatkan anggaran bantuan social dan menperluas jumlah bantuan kepada penduduk miskin baru. Untuk itu pemerintah perlu mengelola APBN secara cermat. Karena program tersebut akan meningkatkan jumlah belanja Negara dalam jumlah yang besar.

Selain itu dalam mengatasi lonjakan kemiskinan pemerintah dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat khususnya biaya yang dikontrol pemerintah seperti menurunkan harga BBM dan LPG. Atau dengan memberikan diskon atau menggratiskan tarif air khususnya didaerah-daerah yang menerapkan PSBB. Banyak Negara Negara berkembang yang telah menerapkan kebijakan ini seperti thailand dan Malaysia.

Perlu kerja sama dari semua pihak bahwa problem kemiskinan bukanya masalah yang haya wajib di tangani oleh pemerintah, kita sebagai masyarakat juga perlu berusaha mengentaskan diri dari kemiskinan, jangan hanya mengandalkan pemerintah. Ditambah sekarang Indonesia dalam keadaan genting karena covid-19, masyarakat diharapkan bisa membantu pemerintah yaitu dengan menjaga kesehatan, social distancing dan dirumah saja atau dengan memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan.

Comments

0 comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *