Reformasi Di Korupsi, Mahasiswa KUTAI TIMUR BERGERAK Duduki Kantor DPRD

HARIANKUTIM.COM, Sangatta – Ribuan Mahasiswa mengepung pintu utama Kantor DPRD Kutai Timur. Elemen yang terdirikan atas Mahasiswa yang berasal dari STAIS, STIPER, dan STIE Nusantara serta Pelajar tersebut tergabung dalam KUTIM BERGERAK menuntut penerbitan Perppu UU KPK dan penolakan atas RUU KUHP serta beberapa tuntutan lainnya, pada Senin. (30/09/19)

Aksi massa yang sebelumnya telah berorasi di Simpang Jl. Pendidikan itu, kembali menyuarakan tuntutanya di Kantor DPRD Kutai Timur Bukit Pelangi. Mereka membawa 9 tuntutan yang harus ditandatangani DPRD.

Tuntutan tersebut diantaranya mendesak presiden menerbitkan Perppu, menolak UU yang melemahkan demokrasi, menolak TNI/Polri menduduki jabatan sipil, bebaskan aktivis pro demokrasi, berikan hak demokrasi sejati bagi Papua, tuntaskan dan adili pelaku pelanggar HAM, segera sahkan RUU P-KS, Adili penembak mahasiswa Kendari, selesaikan dan adili perusahaan yang sengaja membakar hutan Kalimantan dan Sumatera.

Dalam menyampaikan tuntutannya, mahasiswa meminta untuk berdialog dengan DPRD di Ruang Paripurna DPRD, mengingat massa aksi yang begitu banyak sehingga membutuhkan ruang yang lebih besar. Terlebih gedung tersebut dinilai sebagai bangunan milik Rakyat.

“Katanya gedung ini milik rakyat, maka Ruang Paripurna harus dibuka untuk menerima Rakyat. Bukan di ruang yang lain. Jika bukan diruang Paripurna, saya minta keluar”, Ujar Leonardo selaku Jendral Lapangan menyeru rekannya yang sebelumnya terlanjur masuk kedalam Ruang Rapat Dengar Pendapat.

Kedatangan Mahasiswa disambut lansung oleh Ketua Sementara DPRD Kutai Timur, Uce Prasetio. Terlihat Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang, turut hadir menyambut mahasiswa. Ketua DPRD sempat menolak membuka ruang Paripurna dengan alasan melanggar Protap DPRD, namun Mahasiswa terus mendesak dan mengancam tidak akan bubar sebelum tuntutannya dikabulkan. Sempat terjadi debat panas antara Mahasiswa dan Wakil Bupati Kutai Timur yang menolak untuk membuka Ruang Paripurna demi menjaga wibawa lembaga DPRD. Setelah beradu mulut dan melalui negosiasi yang panjang, akhirnya Ruang Paripurna dibuka untuk Mahasiswa dengan syarat Kursi Anggota Dewan tidak boleh digunakan.

Setelah mendengar aspirasi Mahasiswa Uce Prasetio mengaku sependapat dengan tuntutan Mahasiwa diatas. Ia pun bersedia menandatangani surat tuntutan mahasiswa dan lansung mengirimkan tuntutan tersebut ke DPR-RI di Jakarta.

“Semua tuntutan teman-teman saya sepakati. Lansung kita kirim lewat E-mail ke DPR-RI, silahkan nanti perwakilan BEM di saksikan. Selain itu tuntutan yang besifat lokal akan kita segera bahas , seperti Perda Ketenaga Kerjaan” ujar Uce kepada mahasiswa.

Diakhir dialog, mahasiswa sempat menyampaikan protes kerasnya kepada DPRD Kutai Timur karena merasa terhina atas sikap DPRD yang mensyaratkan tidak boleh menduduki Kursi Anggota Dewan.

“Lihat teman-teman, bagaimana Wakil Rakyat memperlakukan kita. Ketika kempanye mengelukan suara rakyat demi kursi jabatan. Sekarang bahkan kursi itu tidak boleh kita duduki. Mereka lebih menghargai Kursi yang mati, ketimbang kita yang hidup. Itu penghinaan kawan,” Ujar Erwin Syuhada Mahasiswa STAIS.

Uce yang ingin menanggapi protes tersebut tidak diberikan kesempatan oleh Mahasiswa. Rombongan massa segera membubarkan diri sebagai bentuk kekecewaan. (Zk/003)

Bagikan:

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Komentar

Komentar

Loading…

0

Comments

0 comments

Mahasiswa Jadi Tumbal, Mapolres Kutai Timur Di Demo Mahasiswa KUTIM BERGERAK

PT. KPC Raih Dua Penghargaan Subroto Award 2019