Sekretaris Provinsi Kaltim: Perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib menjadi anggota Gapki

  • Whatsapp

Menurut dia, Gapki merupakan organisasi yang menaungi sekaligus lembaga penyampai aspirasi perusahaan perkebunan kelapa sawit khususnya perkebunan besar swasta (PBS). (Sebagaimana dikutip hariankutim.com dari laman resmi kaltimprov.go.id, Jumat 31 Maret 2017)

“Gapki ini kan asosiasi atau lembaga yang mengurusi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kalau ada pengusaha yang belum mau gabung berarti tidak ada niat baik untuk memajukan usaha perkelapasawitan kita. Karenanya, Gubernur minta setiap perusahaan wajib menjadi anggota Gapki,” kata Rusmadi.

Dijelaskannya bahwa semakin banyak anggota Gapki maka semakin solid pergerakan organisasi ini serta apabila ada persoalan atau permasalahan terjadi di lapangan dengan pemerintah tentu difasilitasi melalui lembaga ini jadi tidak maju sendiri-sendiri.

Rusmadi meyakini sesuai komitmen Gubernur Awang Faroek Ishak untuk menjadikan subsektor perkebunan sebagai salah satu lokomotif transformasi ekonomi Kaltim, tidak akan terlepas dari peran Gapki dan pengusaha sawit.

Karenanya, dalam waktu tidak lama Gubernur segera membuatkan instruksi terkait imbauan pengusaha PBS agar menjadi anggota Gapki.

Selain itu, pemerintah melihat Gapki sebagai lembaga untuk menampung aspirasi para pengusaha perkebunan baik untuk kepentingan internal (sharing/kontribusi) maupun guna memperoleh fasilitas dan pelayanan.

“Sehingga perlu adanya aturan atau semacam instruksi gubernur untuk selanjutnya ada peraturan gubernur terkait kewajiban pengusaha perkebunan menjadi anggota Gapki,” jelasnya.

Rusmadi menyebutkan saat ini jumlah ijin PBS kelapa sawit mencapai 373 ijin yang dimiliki 358 perusahaan dan 139 perusahaan atau hanya sekitar 38,8 persen yang menjadi anggota Gapki.

Sementara itu Ketua Gapki Kaltim Muhammadsyah Djafar mengakui sejak beberapa tahun terakhir ini pihaknya mengimbau perusahaan yang belum bergabung dengan Gapki agar segera mendaftarkan perusahaannya menjadi anggota Gapki.

“Kendala yang kita hadapi karena Kaltim masih terluas dan perusahaan tersebar di penjuru kabupaten, sehingga sulit untuk menjangkau ibukota provinsi. Tapi kami berharap melalui Disbun bisa mengumpulkan para pimpinan perusahaan untuk berkomunikasi setiap bulan pada pembahasan harga tandan buah segar (TBS) sekaligus mengajak masuk anggota Gapki,” ujar Muhamadsyah Djafar.

Kegiatan ini dihadiri ratusan manajemen perusahaan kelapa sawit se-Kaltim dirangkai peluncuran buku Industri Sawit Kaltim Berkelanjutan, Menghijaukan Borneo Timur Menjadi Ekonomi Hijau.

Acara juga dirangkai workshop dengan narasumber Kapolda Kaltim, Kementerian Desa PDTT, Badan Restorasi Gambut, Gapki Pusat dan Paspi. Dilakukan pula penandatanganan kerjasama antara Gapki Kaltim dengan Bank Pembangunan Daerah Kaltim.

Tampak hadir Kepala Disbun Kaltim Ujang Rachmad, Bupati Kutai Timur dan pengurus Gapki Pusat Kania Laksmi Sidarta. (spn/sul)

Comments

0 comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *