Sikapi UU Omnibus Law, PMII Kutim Akan Segera Lakukan Konsolidasi Internal

  • Whatsapp

HARIANKUTIM.COM, Sangatta- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kutai Timur akan segera melakukan konsolidasi internal, walau DPR dan pemerintah sudah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin, (05/10/2020).

Irwansyah, Ketua Umum PMII Kutai Timur menilai, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sangat merugikan kepentingan buruh, dan di tengah-tengah Covid-19 DPR RI terlalu terburu buru untuk membahas RUU Omnibus Law bersama pemerintah pusat.

“Omnibus Law Cipta Kerja sangat merugikan masyarakat dan kaum buruh, oleh karena itu kami akan segera melakukan konsolidasi internal bersama sahabat-sahabat PMII Kutim”.

Selain itu, Irwansyah juga menjelaskan UU Omnibus Law Cipta Kerja sangat berpotensi menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran, sangat rentan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, hingga melegitimasi investasi perusakan lingkungan.

“Kami menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan karpet merah bagi investasi dan cenderung merugikan kepentingan hak-hak dasar buruh,” kata Irwansyah.

Begitu juga dengan Randi M. Gumilang, salah satu Gusdurian Kutai Timur menjelaskan, bahwa apa yang di lalukan oleh pemerintah dalam hal pengesahan UU OMNIBUSLAW CILAKA ini jelas menunjukan sikap “Curang” di saat Pandemi.

Seyogyanya pengesahan UU tersebut memperhatikan pada nilai-nilai kemanusiaan yang mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat.
Pun setelah di tetapkannya, maka harapannya UU tersebut dapat di tinjau kembali untuk dapat memeperhatikan aspirasi dai segenap rakyat indonesia.

“Sekali lagi bahwa negeri ini bukan hanya milik segelintir orang, tapi di dalamnya ada ratusan juta jiwa yg menggantungkan hidup pada keputusan-keputusan penting Badan Legislatif dan Eksekutif,” kata Randi.

Comments

0 comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *