Harian Kutim.com, Sangatta – Kado pahit akhir tahun 2022 di derita masyarakat Kecamatan Rantau Pulung yang tepat disebelah tambang aktif KPC. Jalan yang sangat rusak, berlumpur dan berkali kali longsor di duga kuat akibat dampak tambang PT. Kaltim Prima Coal semakin menjadi dan memutus akses masyakat rentan yang tidak memiliki kendaran double gardan.
Pemerintah Kabupatan Kutai Timur, bersama DPRD, FORKOMPIMDA tepat 1 (satu) tahun lebih (27 – 12 – 2021) menerima tanda tangan komitmen Plt CEO KPC Ido Hutabarat yang saat itu di dampingi Wawan Setiawan GM ESD KPC memberikan komitmen akan perbaikan dan pemeliharaan jalan rantau pulung. Hal tersebut tertuang dalam poin 5 dari 10 poin komitmen lainya yang disanggupi Ido Hutabarat dan Wawan Setiawan mewakili KPC. Telah setahun rombongan Pemkab Kutim, DPRD dan FORKOPIMDA menanti dan hanya janji manis yang di dapat di tengah mulusnya perpanjangan IUPK KPC dan melambungnya harga batu bara.Ido Hutabarat (Ketua Indonesia Mining Association) di gantikan oleh Ashok Mitra, usia 63 tahun, warga Negara India, lahir di India pada tanggal 1 Januari 1957 sebagai CEO KPC tinggalah Wawan Setiawan GM ESD KPC kelahiran Jawa Barat yang menjadi jaminan atas komitmen komitmen tersebut.
Gubernur Kaltim Isran Noor acap kali menegaskan Dana corporate social responsibility PT Kaltim Prima Coal (KPC) dikritik. Dalam sebuah dialog daring membahas penyaluran CSR Kaltim menghadapi IKN, Senin, 23 Mei 2022, Gubernur Kaltim Isran Noor menyebut, CSR dari perusahaan batu bara di Kutai Timur itu terbilang kecil. “Selama ini, KPC hanya mengeluarkan dana CSR sebesar USD 5 juta atau Rp 73 miliar. Itupun dilaksanakan mereka sendiri, tidak jelas juga laporannya. Ini terus terang saja,” kritik Gubernur Isran Seharusnya, sambung dia, dana tanggung jawab sosial KPC untuk Kaltim bisa mencapai USD 20 juta atau Rp 292 miliar per tahun. Angka tersebut didapat dari melihat pajak tahunan yang dibayarkan KPC. “Kalau KPC bayar pajak Rp 7 triliun per tahun, hitung-hitungannya, (CSR-nya) bisa USD 20 juta,” sebut mantan bupati Kutai Timur ini.
Di lokasi berbeda, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Alam dan Mineral Kaltim, Christianus Benny, mengamini pendapat Gubenur Isran itu. Menurut Benny, dana CSR KPC memang kecil dan tidak sebanding dengan jumlah produksi batu baranya yang besar. “CSR-nya minim ketimbang jumlah produksi batu baranya,” sebutnya.
Pada poin ke 6 yang ditanda tangani Ido Hutabarat dengan paraf Wawan Setiawan (27 – 12 – 2021) di Bakrie Tower prihal CSR akan ditingkatkan tetapi rupanya hanya menambah kado pahit dari KPC.Dimana wibawa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, layaknya KPC Negara dalam Negara dan tidak ada empati terhadap masyarakat sekitar tambang terlebih banyaknya award di raih KPC di 2022 di duga hanya setor data ke panitia penyelenggara untuk “poles” CSR KPC.
Desakan kelompok masyarakat pemerhati HAM (Hak Asasi Manusia) Terhadap terancamnya peradaban masyarakat suku asli Dayak Basaf Desa Segading yang di kepung tambang, perlu kembali dukung agar terjadi perombakan managemen KPC yang memiliki integeritas, empati dan komitmen yang tinggi bukan hanya kelompok “vocal group” jual janji dan pandai memainkan konflik karena daerah yang merugi dengan tingginya harga batu bara dan derasnya laju batu bara yang keluar dari bumi kutai timur.
Jeritan masyarakat dan rendahnya wibawa pemerintah di anggap “santai” bagi oknum KPC layaknya pemimpin paduan suara atau MC dalam suatu acara. Fokus KPC hanya mengemas amplang tidak sebanding dengan batu bara yang telah keluar dan dampak yang ditimbulkan.
Catatan buat 2023, Audit dan evaluasi harus terjadi bukan hanya polesan “narasi” agar carut marut CSR, dugan skandal pembebasan lahan, sorotan Hak Asasi Manusia (human rights) Desa Segading (sejak tahun 2000), hubungan dengan pemangku kepentingan (lokal goverment kutim & kaltim) bisa kembali baik sesuai dengan standar perusahan tambang kelas dunia kebanggan Indonesia, harapan masyarakat kutim dan kaltim. Celakanya Hp GM ESD KPC tidak merespon setiap keluhan bahkan tidak di angkat, sehingga kita perlu menggalang donasi agar beliau bisa punya Hp yang bisa merespon komitmen yang telah di tuangkan dalam perjanjian. “KPC jangan hanya menambal dengan batu merah dan aspal tipis, setelah itu koar koar sudah berbuat, cermati ini batu bara yang keluar sangat banyak ditengah harga yang melambung tinggi seharusnya bisa seimbang dengan pembangunan dan perawatan jalan rantau pulung kualitas beton karena alat berat yang lewat juga sebagian punya kontraktor KPC. Pemerintah dan tokoh politik jangan menampilkan gimik aja tapi tegas panggil CEO KPC bukan hanya GM ESD KPC karena sudah tidak mendapat simpati dan kepercayaan masyarakat.” Tutup Zainul.
Comments
0 comments
