Mendikbud Berlakukan BOS Non Tunai

Jakarta, hariankutim.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan baru Permendikbud nomor 8 tahun 2017 tertanggal 22 Februari 2017 tentang pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Mendikbud Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M. AP. dalam keterangan persnya, Kamis (2/3/2017), mengatakan bahwa dalam Permendikbud ini dilampiri juknis BOS yang berbeda dengan juknis lama. “Melalui Permendikbud ini saya ingin mendorong penguatan tata kelola keuangan pendidikan, sehingga dapat mendorong perbaikan kualitas belanja pendidikan,” ujarnya.

“melalui permendikbud ini tujuan BOS sama, yakni membantu biaya operasional sekolah nonpersonalia, meningkatkan APK, mengurangi angka putus sekolah, mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat bagi peserta didik yang orangtuanya tidak mampu dengan membebaskan atau membantu tagihan biaya sekolah di sekolah,” jelas mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

Muhadjir mengatakan ada dua hal yang berbeda tata kelola antara pedmendikbud yang baru dengan Permendikbud No 80 Tahun 2015 yang lama, yakni pengalihan kewenangan SMA/SMK ke tingkat provinsi dan mekanisme pembayaran nontunai.

“Harapan saya, pemerintah daerah, satuan-satuan pendidikan, dan masyarakat ikut serta mempelajari Juknis tersebut,” ucapnya.

Selain itu, Muhadjir juga menegaskan, BOS memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Bagikan:

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Komentar

Komentar

Loading…

0

Comments

0 comments

Ansor Kutim Apresiasi Komitmen Raja Salman Perangi Radikalisme

Kantor Pos Sangatta Adakan Sosialisasi Operasi Simpatik Mahakam 2017